Tren 2015: Penanganan Kasus Korupsi Turun Tapi Nilai Kerugian Naik

Data Indonesian Corruption Watch tahun 2015 menunjukkan, penanganan kasus korupsi cenderung mengalami penurunan di tahun 2015. Walau demikian, nilai kerugian negara yang berhasil diungkap lebih besar.

“Penanganan kasus korupsi itu kan indikatornya ada tiga. Kerugian negaranya besar atau tidak. Kedua, pelakunya siapa? Mayoritas kelas atas, menehgah atau bawah. Ketiga, merugikan publik atau tidak,” ujar Koordinator Divisi Kampanye ICW, Tama Satrya Langkun, di sela memberikan pelatihan anti-korupsi di Kantor Dompet Dhuafa, Tangerang Selatan, Rabu (30/3)

Dari data yang ditunjukkan, diketahui jumlah kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan selama tahun 2015 sebanyak 550 kasus. Sebanyak 308 kasus di antaranya ditangani pada semester pertama, sementara 242 kasus lainnya ditangani pada semester kedua.

Kasus-kasus tersebut melibatkan 1.124 tersangka. Di semester pertama, terdapat 590 tersangka yang diproses. Namun, pada semester kedua jumlah tersebut menurun hingga 534 kasus.

Walaupun demikian, nilai kerugian negara yang berhasil diungkap dalam kasus tersebut cenderung mengalami peningkatan. Dari total Rp 3,1 triliun kerugian negara, Rp 1,3 diungkap pada semester pertama dan sisanya pada semester kedua.

Nilai suap pada kasus-kasus tersebut Rp 450,5 miliar. Dengan jumlah tersangka lebih banyak, semakin banyak pula suap yang digelontorkan. Di semester pertama 2015, nilai suap mencapai Rp 418 miliar. Jumlah ini menurun pada semester kedua, yaitu Rp 32 miliar.

Kriminalisasi KPK Ganggu Penanganan Korupsi

Penurunan nilai suap juga disinyalir merupakan dampak upaya DPR untuk memangkas kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Ini dinilai mempengaruhi efektivitas kinerja KPK.

Data menunjukkan, kinerja KPK lebih efektif ketika Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ini dapat dilihat dari besarnya nilai suap yang berhasil diungkap KPK dibandingkan penegak hukum lain.

Dalam dokumen yang sama disebutkan, jumlah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan selama tahun 2015 mencapai 369 kasus atau sekitar 67,4 persen. Nilai kerugian mencapai Rp 1,2 triliun.

Kepolisian tercatat menangani 151 kasus atau 27 persen dari keseluruhan kasus korupsi yang ditangani APH. Di KPK, sepanjang tahun 2015, hanya ada 30 kasus korupsi yang ditangani atau sekitar lima persen dari seluruh kasus korupsi di Indonesia.

Menurut Tama, upaya kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu sebab penurunan penanganan kasus korupsi.  “Di kejaksaan sama kepolisian saya belum bisa memberikan simpulan terlalu jauh. Tapi di KPK yang kami temukan, ketika ada proses penangkapan, ‘kriminalisasi’ kepada pimpinan KPK, maka itu, penanganan turun,”  ujar dia.

Tama menjelaskan, penanganan kasus korupsi terhambat sejak terjadinya penangkapan sejumlah pemimpin KPK. Ini mereduksi semua penyidikan di KPK dan cenderung menguntungkan para tersangka korupsi.

Dalam rentang waktu penangkapan itu terjadi, di KPK relatif hanya ada rapat-rapat tanpa ada aksi penangkapan. Setelah kasus itu relatif stabil, KPK kembali dapat berfungsi normal. Namun, ini tak menafikan kenyataan bahwa kriminalisasi KPK menganggu proses penanganan kasus korupsi.

Advertisements

Author: handataulan

I am a journalist and a former teacher. I do love reading, writing, and sharing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s