opini · Uncategorized

Menyoal yang Tidak Perlu Dipersoalkan

 

Kemarin, seorang kawan membagikan tautan. Isinya opini dari penulis perempuan yang namanya sudah tak asing lagi buat saya. Salah satu karyanya saya baca ketika SMP dan begitu mengetuk hati tentang kondisi di Palestina.

Karya itu begitu mempengaruhi persepsi saya tentang Palestina. Ternyata, di tengah sulitnya saya mengenyam pendidikan, ada yang lebih tidak beruntung. Ada yang lebih sulit nasibnya.

Buku itu dibeli oleh kakak saya. Ketika sampai ke tangan saya, bentuknya sudah tidak baru lagi. Ketika SMA, saya ingin membaca buku itu untuk ketiga kalinya, namun hilang. Saya mencoba mencari di toko buku namun tak ada.

Ada satu cerita yang berkesan sekali, walaupun sudah agak lupa (maklum sudah lebih dari 10 tahun). Kisahnya tentang seekor kucing, milik perempuan. Perempuan ini menyamar agar dia bisa masuk ke daerah yang dekat dengan tentara Israel, lalu ia meledakkan diri. (Kalau tidak salah ingat), si kucing ini sedih sekali. Endingnya, dia seperti mendapat insting untuk membawa bom dan meledakkan diri juga di tengah tentara Israel. Menarik sekali bagaimana ia menggambarkan setiap penderitaan warga Palestina dengan begitu detail.

Kemarin, saya melihat nama penulis itu dua kali. Pertama dari opini yang dimuat di koran tempat saya bekerja. Kedua, kebetulan sekali, teman saya akan meliput kajian yang pembicaranya adalah beliau. Dari situ saya tahu, penulis buku itu kini telah mengajar ilmu jurnalistik di salah satu perguruan tinggi. ia menulis opini berjudul, “Menyoal Kunjungan Wartawan ke Israel”.

Buat saya pribadi, kunjungan wartawan itu tidak perlu dipersoalkan. Saya bahkan dengan ‘selo’-nya mengomentari sebuah postingan yang memojokkan wartawan bersangkutan. Dengan semena-mena pemosting menuduh mereka adalah pengkhianat bangsa.

Tapi, menarik mengetahui alur berpikir mereka yang mempersoalkan masalah ini. Seorang netizen yang saya sebut di atas menyebut para wartawan ini pengkhianat bangsa. Seorang teman, wartawan, mengatakan kunjungan itu blunder. Mereka dianggap tidak sensitif dengan kondisi politik Indonesia dan Israel.

Ketika membaca artikel itu, ekspektasi saya melambung mengharapkan argumentasi yang cadas dari dosen ini –walaupun saya sempat bertanya dalam hati, bukankah beliau tidak pernah berprofesi sebagai jurnalis?

Saya sampai di paragraf keempat. “Tak perlu melihat agama para wartawan ini apa, kepergian mereka menerima undangan Israel saja bisa dilihat sebagai pelanggaran terhadap UUD 1945 dan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.”

Saya jadi teringat kalimat yang terlontar dari admin akun Facebook sebuah masjid kemarin. Saya menganggap perkataannya bahwa para wartawan itu adalah pengkhianat bangsa sebagai ungkapan emosional, dipenuhi sentimen agama, dan tidak punya dasar argumen yang jelas.

Namun, dari opini itu saya seperti aka nada jawaban. Tentu saja bisa dikatakan pengkhianat bangsa jika melanggar UUD 1945 dan Undang-undang. Ekspektasi saya, akan ada argumentasi yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, mengapa kunjungan wartawan ke basis Netanyahu itu melanggar UUD 1945 dan UU.

Begini penjelasan beliau di kalimat terakhir paragraf keempat, “Pasal 2 UU No. 37 ini menyebutkan dasar hubungan dan politik luar negeri adalah UUD 1945.”

Di paragraf berikutnya, ia menjelaskan, “Pembukaan UUD 1945 jelas menyatakan negara ini mengecam penjajahan dan menuntut penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, termasuk di Palestina. Wajar jika Jokowi dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan penentangan akan penjajahan Israel dan dukungan untuk kemerdekaan Palestina (Republika, [7/3/2016]).”

Ada lagi. Di paragraf selanjutnya, sang penulis menyampaikan posisinya dengan lebih gamblang. “Dengan demikian, kehadiran para wartawan itu merupakan pembangkangan terhadap dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh lagi, jika dibaca dengan kaca mata internasional, Israel adalah negara yang terbanyak melanggar hak asasi manusia.

Saya sebenarnya agak kecewa dengan cara penarikan simpulan yang dilakukan. Tapi, saya melanjutkan lagi membaca dan pada akhirnya menemukan beberapa argumentasi yang juga terkesan terlalu tergesa-gesa disimpulkan.

Satu contoh muncul dari pertanyaan di paragraf 17. “Terkait kunjungan wartawan senior media papan atas Indonesia ke Israel, saya curiga undangan Kemenlu Israel ini penuh udang di balik batu. Tidak ada free lunch di dunia, apalagi di dunia politik. Kemenlu Israel mengundang lima wartawan senior, bukan junior, tentu ada tujuannya.”

Hal menggelitik lain juga muncul dari penggunaan informasi yang bersumber dari protokol zionis. Penulis, sebagai seorang akademisi, mengatakan walaupun zionis Israel mengelak dan mengatakan protokol ini palsu. Perjalanan waktu menunjukkan target desain besar ini hadir di depan mata dan menjadi bukti protokol itu nyata.

Dua pernyataan yang juga (bagi saya) mengganggu adalah tidak ada kata Palestina ditulis dalam berita Tempo. Terakhir, ia mempertanyakan apa sikap Dewan Pers (dan Kemenkumham).

Tulisan ini sama sekali tidak berniat untuk mencari-cari kesalahan penulis. Saya, sebagai pembaca, hanya mencoba menikmati tulisan. Kenikmatan dan kenyamanan itu sedikit terganggu dengan adanya argumentasi yang menurut saya terlalu terburu-buru.

Pertama, pembahasan dalam tulisan ini mencakup dua pokok, yaitu etika jurnalistik dan pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 37 Tahun 1999 pasal 2. Untuk mengupas kedua pokok bahasan ini, pisau yang paling tepat adalah sudut pandang hukum dan jurnalistik.

Dalil yang seharusnya dipakai pun sudah jelas. Untuk mengkaji pelanggaran etika kerja jurnalistik, dasar yang paling kuat seharusnya memakai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk menguatkan argumen bahwa para wartawan itu melanggar UUD 1945, seharusnya digunakan ayat-ayat penjelas atau juncto-juncto yang menyebutkan bahwa seorang wartawan tidak boleh menemui tokoh politik dari negara yang sedang memutuskan diplomasi, atau pernyataan semacamnya.

Di dunia ilmiah, apalagi berbicara tentang hukum, kita juga tidak diperkenankan meraba-raba. Dalam membuat skripsi misalnya, suatu argumen harus didasarkan pada sumber yang valid. Oleh karena itu, saya mafhum ketika kampus saya dulu tidak memperkenankan (atau minimal sangat tidak menyarankan) perujukan pada dokumen-dokumen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, blog, atau website tidak resmi. Bahkan Wikipedia tentu tidak bisa dianggap sebagai rujukan yang valid. Lalu bagaimana seorang akademisi melandaskan argumennya pada dokumen yang tidak diakui penulisnya? Bolehkah seorang mahasiswa mengatakan, “Sebenarnya isi buku ini meragukan, saya tidak yakin siapa penulisnya, tapi menurut saya ini benar.” lalu buku itu dijadikan rujukan?

Dalam dunia jurnalistik, ada pemisahan yang jelas antara berita dan opini. Ini penting untuk membedakan kapan pendapat pribadi penulis boleh bermain dalam sebuah tulisan. Opini juga harus didasarkan pada argumentasi yang jelas. Ya itu tadi, ketika bicara tentang hukum maka yang digunakan adalah perspektif hukum. Maka sebuah tulisan akan dilihat siapa penulisnya. Ketika berbicara tentang pendidikan, apakah penulisnya mempunyai keterkaitan dengan dunia pendidikan, dsb.

Dalam dunia hukum, sebuah laporan yang ingin diproses harus mengantongi minimal dua alat bukti. Alat bukti ini tentu harus jelas, tidak bisa hanya asumsi. Jessica boleh saja terlihat memindahkan gelas sebanyak dua kali, terlihat di CCTV. Namun, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dalam kegiatan memindahkan gelas itu dia membubuhkan sianida. Maka perlu dicari bukti yang lain untuk menguatkan.

Dalam hal kunjungan wartawan ke Israel, saya tidak melihat adanya bukti yang jelas, kesalahan apa yang mereka lakukan sehingga layak dicap sebagai pengkhianat bangsa. Pasal berapa yang dilanggar, bentuk pelanggarannya seperti apa, buktinya mana? Bisakah kepala yang condong ke badan seseorang dan senyum terhampar diartikan gambaran kebanggaan atau ketertarikan, sementara sekarang banyak sekali manusia bermuka dua. Begitu banyak politikus tertawa, berpelukan, saling memuji, tapi kemudian saling menyerang. Bagaimana senyum dan kecondongan wajah bisa dipastikan sebagai ukuran yang ‘pasti benar’?

Saya sebenarnya sangat berhati-hati untuk menuliskan ini sebab ketidaktahuan saya tentang ilmu hukum. Tapi saya akan mencoba melihat ketidakberesan ‘tuduhan’ yang disampaikan dalam opini yang sedang saya bahas.

Argumentasi yang seringkali digunakan untuk menyalahkan para wartawan menemui Netanyahu adalah UU nomor 37 tahun 1999 pasal 2. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut, “Hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan GBHN.”

Jika dilihat dari penjelasnya, tidak ada satu pun penjelasan yang menyangkut tentang pelarangan wartawan ke luar negeri dalam kondisi embargo atau alasan lainnya. Bahkan, jika dilihat pada pasal 16 disebutkan kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan kewajiban tertentu dapat diberikan kepada perwakilan diplomatik atau konsuler, misi khusus (peliputan bisa masuk dalam poin ini tidak ya?), perwakilan PBB, dan organisasi internasional lainnya. Ini hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh perjanjian-perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Nah, undang-undang yang membahas tentang hak wartawan meliput jelas ada di UU Pers.

Mengaitkan pasal 2, yang menyatakan bahwa politik luar negeri didasarkan pada UUD 1945, dengan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan negara melawan segala bentuk penjajahan, bagi saya ibarat main comot. Ibaratnya, seseorang mengambil dalil bahwa asal muasal segala sesuatu itu adalah halal, lalu ia melupakan adanya aturan lain bahwa ada barang-barang yang diharamkan. Atau seseorang meyakini bahwa anjing dan babi itu haram dimakan, lalu ia melupakan adanya pengecualian-pengecualian.

Beberapa pertanyaan yang mungkin layak dipikirkan, misalnya apakah kunjungan para wartawan itu menunjukkan dukungan mereka terhadap penjajahan? Apakah dalam pertemuan tersebut ada upaya-upaya untuk mendukung penjajahan? Ini bisa dibuktikan dengan rekaman suara, video, transkrip atau sumber-sumber lain yang valid. Apakah dalam pemberitaan yang dilakukan, ada unsur-unsur yang memenuhi dukungan terhadap penjajahan? Ini bisa dilakukan dengan menganalisa pemberitaan tentang kunjungan tersebut. Jika tidak ada bukti, opini-opini tersebut tak lebih dari asumsi yang didasarkan pada sumber yang tidak valid dan analisa yang tidak pada tempatnya.

Saya tidak akan menyalahkan penulis yang mengatakan ‘tidak ada free lunch di dunia ini’. Netanyahu tentu saja memiliki tujuan mengundang para wartawan (tak hanya dari Indonesia) ke negaranya. Dari sekadar mempromosikan negara dan budayanya, meminta dukungan atas kebijakan yang ia buat, meminta dukungan dana maupun senjata, motif bisa saja bermacam-macam. Ini juga berlaku untuk para wartawan. Yakinkah penulis (dan orang-orang yang menuduh) bahwa kunjungan itu sekadar kunjungan? Tak ada agenda, tak ada informasi yang ingin dikulik?

Jawa Pos, melalui Jpnn, menelurkan tulisan berseri tentang kunjungan wartawannya ke Israel. Tulisan itu mengungkapkan kondisi warga Israel yang dirundung ketakutan. Saya percaya, dalam perang tak ada menang atau kalah. Selalu ada nyawa tak bersalah yang dikorbankan. Berita tersebut menggambarkan, tak semua warga Israel mendukung kebijakan Netanyahu. Kalau boleh memilih, mereka ingin kehidupan yang damai. Cerita-cerita semacam ini tak akan pernah terungkap jika kita hanya memandangi media-media asing dan membuat tulisan terjemahan. Cerita semacam ini juga tidak akan tampak jika para wartawan memandang perang kedua negara dari negeri Palestina saja.

Sebaliknya, pernah ada satu video di Youtube yang menggambarkan kondisi seperti ini. Seorang Yahudi Israel mencoba memberikan gambaran kepada publik di negaranya, benarkah warga Palestina membenci Israel? Pandangan ini sudah menjadi keyakinan mayoritas penduduk Israel, mereka menganggap warga Palestina sebagai pihak yang ingin merampas hak mereka menduduki Israel. Mereka diposisikan sebagai pihak yang tidak menginginkan perdamaian.

Dalam video itu, pengunggahnya memperlihatkan berbagai perspektif warga Palestina yang umumnya menginginkan perdamaian. Digambarkan pula tidak adanya kebencian dalam diri warga Palestina, sehingga mereka tidak perlu ditakuti atau diserang. Yah, dengan kata lain mungkin ia ingin berkata, asumsi-asumsi yang dibangun dalam perang itu semu semata.

Membicarakan kerja jurnalistik tak semudah ‘nyonthong’ sembarangan. Sebagai seorang yang tidak terikat etika, seseorang berhak Netanyahu membunuh ribuan warga di Palestina. Namun, dipandang dari kacamata jurnalistik, tidak bisa seinstant itu. Dalam kacamata jurnalistik, ia adalah perdana menteri dari sebuah negara yang menjalani perang tak berkesudahan dengan negara tetangganya. Ia bertanggung jawab atas kematian ribuan, bahkan jutaan, warga sipil Palestina, namun perlu argumentasi yang jelas. Tidak sekadar menghitung jumlah korban nyawa, tapi perlu dianalisa di mana letak kesalahan kebijakan yang ia buat. Diperlukan bukti yang jelas bahwa penembakan ke arah area-area sipil itu memang direncanakan olehnya.

Kalau menunjukkan bukti semudah berasumsi, tentu saja Netanyahu sudah sejak lama masuk bui. Tapi ndak masuk-masuk juga kan?

Wartawan bukan sekadar mesin untuk memenuhi keinginan pembaca. Kami tidak menulis apa yang ingin Anda baca. Kami tidak menuliskan sesuatu sesuai perspektif yang Anda inginkan. Lebih dari itu, pembaca membutuhkan bacaan yang lebih lengkap untuk mendapatkan gambaran sesungguhnya. Kita tahu ISIS melakukan berbagai kebiadaban mengatasnamakan Islam. Kalau mau berpikir instan dan cari aman, para wartawan cukup duduk di tempat dan mendengarkan penjelasan dari para pejabat negara-negara terkait. Atau, seperti yang dilakukan sebagian besar wartawan negeri ini, duduk di depan laptop dan menerjemahkan berita-berita dari laman asing.

Mengapa ada wartawan yang mau terjun langsung ke lokasi hingga disandera dan mati? Iya, karena kami bukan alat untuk memenuhi apa yang Anda ingin baca. Kami bekerja untuk memberikan informasi yang benar, yang kadang sulit diterima pembaca maupun pemberi informasi.

Saya suka berkelakar dengan teman, “Kalau kamu yang dapat undangannya, apa kamu mau datang?”

“Kalau diundang pasti datanglah,” jawab teman saya tertawa.

Tawa kami bukan karena ingin mengkhianati bangsa ini. Itu tawa, betapa konyol menolak tawaran itu. Israel, Isis, Kurdi, Boko Haram, adalah pos-pos yang banyak menjadi impian wartawan di dunia. Seperti halnya Palestina.

Di mana informasi paling berharga disimpan pada sebuah kasus narkoba? Apakah wartawan bisa memberikan informasi yang lengkap hanya dari mulut para pejabat? Apakah cukup hanya mendengar ucapan pengguna? Apakah cukup hanya sampai ke bandar? Kalau bisa, kalau mampu, kalau kondisi memungkinkan, seorang wartawan pasti ingin menelisik hingga ke jantung sindikat. Apakah ketika ia bertemu dengan kepala gembong dan bisa bercakap santai dengannya, itu bisa diartikan sebagai dukungan terhadap peredaran narkoba?

Sudah dulu, selamat malam J

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s