Dimulai dari Atas

Sebulan lalu, tepatnya 7 Maret 2016, saya diminta meliput acara peluncuran buku untuk berita advertorial. Buku biografi itu ditulis seorang profesor dari universitas ternama. Hari itu dia berulang tahun yang ke-60.

Sebelum mengikuti acara, saya tidak tahu siapa profesor ini. Ternyata dia pernah menjabat ketua program S2 di kampus tersebut.

Awalnya acara berlangsung biasa saja. Ada ucapan selamat ulang tahun dan alunan musik khas daerah asalnya. Pembahasan lalu perlahan beralih pada sosok sang profesor.

Buku yang akan diluncurkan sengaja ditulis sebagai refleksi diri di usia yang ke-60. Itu juga bisa menjadi motivasi, mengingat sang profesor datang dari kalangan masyarakat miskin. Konon (saya mendapat satu eksemplar buku tebal itu namun belum sempat baca), buku ini berisi perjuangannya dari yang bukan siapa-siapa, lalu perlahan mampu mewujudkan impian-impiannya dalam dunia pendidikan.

Sesi selanjutnya berisi sanjung puji. Orang-orang yang sempat berinteraksi dan mengenal dia bergiliran memberikan kesan tentangnya. Hampir semuanya bicara hal yang baik-baik. Dia sendiri mengharapkan kritik, tapi tak satupun kritik terlontar. Mungkin dia memang orang baik.

Komentar-komentar yang bisa saya tangkap ketika itu, antara lain bahwa sang profesor seorang yang berilmu tinggi. Iyalah sudah sewajarnya. Ia bukan seorang yang ‘serius’. Rasa humornya tinggi. Namun, tidak semua orang dapat memahami guyonannya.

Lelucon yang ia buat membuat orang berpikir dan menyelami pemikirannya lebih dalam. Dia juga seorang yang detail. Kampus yang ia pimpin seakan disulap menjadi asri, bersih, dan rapi.

Hingga acara hampir selesai, semua berjalan wajar saja. Acara banyak diisi dengan nostalgia dan tawa. Lalu sang profesor membuat pengumuman. Hari itu, semua yang hadir, selain mendapatkan makanan berupa nasi kotak, juga membawa pulang satu eksemplar buku biografi karya dia.

Satu lagi ‘kemurahan hati’ beliau yang membuat saya mendadak sedih adalah ia membagikan sebuah sertifikat. Isinya menyatakan semua yang hadir menjadi pembicara dalam acara hari itu. Acara hari itu sejatinya hanya acara haha-hihi. Acara tidak penting. Hanya perayaan ulang tahun. Tidak ada isu khusus yang dibahas. Tapi dalam sertifikat itu semuanya mendapat sertifikat sebagai pembicara diskusi bertema pendidikan. Oya, seorang mantan menteri yang sudah sepuh hadir di situ. Tabik, bapak. Duniamu diinjak-injak.

Sampai kos, saya menyimpan sertifikat itu. Tak lama kemudian sertifikat itu saya gunting untuk membuat pernik-pernik lucu ketika kamar kos terasa membosankan.

Di hari saya menerima sertifikat itu, saya tahu peristiwa hari itu tidak akan terlupa begitu saja. Bagaimana seorang profesor justru menjadi inisiator sertifikat fiktif? Ada dua ironi di sini. Pertama, tindakan itu membenarkan pandangan bahwa sertifikat seminar, diskusi, dan semacamnya sebenarnya tidak penting. Hanya formalitas. Jika memang dalam kacamata sang profesor, sertifikat itu hanya formalitas belaka, mengapa tak dihapus saja persyaratan sertifikat mengajukan skripsi, syarat pendadaran, mendaftarkan diri untuk wisuda, dan tetek bengek lain. Bohong belaka.

Kedua, lebih parahnya, tindakan itu seakan menabrak aturan mendasar dari dunia pendidikan. Pemalsuan. Selain plagiasi, pemalsuan ijazah menjadi borok besar pendidikan negeri ini. Lalu mengapa pemalsuan-pemalsuan kecil ini justru dimulai di kampus yang ‘punya nama’? Justru diinisiasi, dimotori oleh orang yang pernah menjadi pemimpin tertinggi.

Like father like son. Pimpinan sudah limbung, para pengikut jangan terhuyung-huyung.

Jakarta, 14 Juni 2016

Ssst.. Jangan Berisik, Berjilbablah dengan Tenang

“Agama seperti alat kelamin. Bagus kalau anda mempunyainya. Dan boleh juga membanggakannya. Tapi jangan pamerkan kelamin Anda di tengah jalan sambil teriak-teriak. Apalagi memaksa orang memeluk alat kelamin Anda.”

Menjadi Muslimah di negeri ini gampang-gampang susah. Gampang, karena banyak teman. Muslimah di negeri ini tidak perlu merasakan menjadi minoritas yang harus memperjuangkan hak-haknya mati-matian seperti di negara-negara Barat. Tak seperti sekitar 20 tahun yang lalu, kini jilbab bukan hanya bebas digunakan, tapi juga menjadi tren.

Walaupun begitu, bukan berarti menjadi Muslimah di negeri ini gampang-gampang saja. Dalam perkara berjilbab misalnya, mayoritas penduduk negeri ini meyakini hukum bahwa berjilbab itu wajib. Munculnya satu pandangan yang menyatakan bahwa berjilbab tidak wajib bisa menjadikan seseorang dianggap kafir, bahkan jika yang mengucapkan adalah seorang ulama yang sudah menerbitkan satu set kitab tafsir sekalipun.

Keyakinan bahwa jilbab itu wajib, begitu pula mendakwahkan jilbab itu wajib, membuat orang terkadang secara tidak sadar mengintimidasi orang lain atas nama dakwah. Ada yang sekadar menyarankan orang lain berjilbab, ada yang menyindir, ada pula yang menjadikan bahan gunjingan.

Suatu hari seorang teman datang ke kos untuk makan bersama. Sembari makan dengan teman kos yang lain, sahabat ini mengeluarkan rokoknya. “Mbak Han, aku ngerokok ya. Mbak, aku ngerokok ya,” kata teman saya meminta izin.

Anak kos itu mempersilakan. Tapi, di kos, ketika saya bercerita tentang lucunya teman saya itu, teman kos tampak nyinyir sambil bertanya, “Kok temennya ngerokok sih mbak?”

Saya lebih senang teman saya tidak merokok sih. Tapi merokok atau tidak adalah pilihan pribadi. Lagipula, teman saya yang tidak merokok itu belum tentu pengetahuan maupun praktik agamanya lebih baik daripada yang merokok. Ya kan?

Bagi sesama orang yang meyakini jilbab itu wajib sekalipun, perkara berjilbab ini kadang masih dibikin ribet. Muslimah seringkali masih harus menghadapi tetek-bengek yang lain. Ada jilbab yang dianggap lebih syari dari yang lain, ada yang dianggap kurang atau sama sekali tidak syari. Tak heran tren berjilbab di negara ini begitu berwarna, dari yang model kupluk, model selendang, model taplak, hingga ninja.

Perbedaan ini sebenarnya tak harus menjadi masalah. Tapi, ada saja orang-orang yang sulit diam jika melihat sesuatu yang berbeda. Jadilah jilbab, sebuah ajaran yang bertujuan memuliakan perempuan, justru menjadi alat perang.

Yang jilbabnya besar merasa harus mendakwahi Muslimah yang jilbabnya kecil dan tipis agar memperlebar jilbabnya. Yang berjilbab kecil merasa yang berjilbab lebar terlalu ekstrim. Yang sudah berjilbab mengatai yang belum berjilbab. Yang belum berjilbab sinis terhadap yang berjilbab. Negara ini seakan menjadi hunian kaum yang saling sinis satu sama lain.

Saya sering membaca postingan berkelebat yang membela Muslimah-muslimah tidak berjilbab. Seakan, perempuan-perempuan tidak berjilbab ini sudah begitu jengah menghadapi cercaan. Di lain kesempatan, mereka yang berjilbab terkadang mengeluh karena diintimidasi. Ada yang sekadar dikatai, ada yang sampai didatangi Pak RT karena dikhawatirkan menyebarkan ajaran ekstrem. Di kesempatan yang lain, mereka yang berjilbab sedang dan tipis menjadi bahan gunjingan karena perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan imej perempuan berjilbab yang santun. Negeri ini menjadi begitu berisik.

Bagi saya, perjalanan berjilbab selama lebih dari 10 tahun adalah laku spiritual yang sangat privasi antara setiap individu dengan Tuhan. Mengapa orang perlu begitu ikut campur? Orang memakai jilbab (seharusnya) sebagai wujud ketundukan kepada perintah Tuhan yang ia yakini. Maka, semakin tunduk ia berjilbab, semakin tunduk pula hatinya untuk tidak terlalu mengganggu ketundukan orang lain. Bukankah agama datang untuk menundukkan hati dan jiwa kita, bukan untuk sibuk mengkritisi keimanan orang lain?

Kalau dilihat dari segi ekonomi, harga jilbab syari itu lebih mahal karena bahan yang digunakan lebih banyak. Belum lagi, perlu dipastikan agar jilbab yang lebar itu benar-benar aman dari memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang dianggap aurat. Oleh karena itu hijab syari perlu dilengkapi dengan kaos kaki, celana panjang, deker, manset, dan sebagainya. Kalau orang memilih tidak berjilbab syari karena tidak punya uang pun, menurut saya tidak bisa disalahkan. Bukankah ibadah itu seharusnya memberikan ketenangan, bukan menyulitkan, apalagi mendatangkan kesulitan?

Saya kadang geli melihat orang-orang yang baru-baru berjilbab. Di satu sisi, ini tentu kabar menggembirakan. Kita tentu senang melihat seseorang merasa mendapatkan hidayah, ketenangan, atau apapun namanya. Tapi, di sisi lain, kadang muncul rasa miris jika melihat gelagat berbangga hati yang begitu tampak.

Dulu, ketika masih belum berjilbab, saya mengagumi seorang komposer perempuan di Indonesia. Ia adalah komposer perempuan pertama di Indonesia yang berjilbab waktu itu. Gerakannya sangat enerjik seakan energinya tak habis-habis. Jilbab lebarnya juga tak menghalangi aktivitas seninya.

Tujuh tahun berlalu, saya sudah memakai jilbab. Selain (sekadar) meniru kakak pertama, saya juga termotivasi oleh perempuan ini. Namun, berita menyebutkan perempuan ini justru melepas jilbabnya.

Setiap ada ribut-ribut soal jilbab, saya selalu teringat kisah itu. Ibarat keimanan, berjilbab adalah laku spiritual yang semangatnya bisa naik-turun. Sekadar memahami bahwa jilbab itu wajib tak menjamin seorang Muslimah akan mampu mempertahankan hijabnya hingga mati. Ibaratnya, tidak ada yang bisa menjamin hidayah (jika berjilbab dipandang sebagai hidayah) akan dapat terus digenggam. Pengalaman hidup, ujian, cobaan, bisa membuat orang berubah haluan.

Di satu sisi, melihat orang berjilbab adalah sesuatu yang menggembirakan. Melihat orang berkelakuan baik, baik berjilbab atau tidak, lebih mendamaikan. Paling tidak saya kadang berpikir, perkara jilbab ini hanya perlu disikapi dengan sederhana: saling menasehati, saling menghargai, dan tidak berisik. Bergumullah dalam ibadah dengan tenang.

Hal-hal Menakjubkan di Jakarta

Tulisan ini saya dedikasikan untuk kota Jakarta tercinta. Kota yang sudah menemani hidup saya selama dua tahun terakhir. Check this out!

 

Gimana rasanya meninggalkan kota asal?

Saya datang pertama kali ke Jakarta pada 19 Mei 2014. Saya menempuh perjalanan dengan bus antar kota pada malam hari. Sendu-sendu romantis lah untuk merenungkan betapa perjalanan hari itu adalah keputusan besar yang saya lakukan, setelah keputusan untuk kuliah.

Kenapa? Sebab, pada hari itu saya sudah lulus kuliah, lalu mendapatkan pekerjaan. Sejak hari itu saya resmi menjadi perempuan mandiri yang (semampu mungkin) tidak lagi ‘minta sama orang tua’, tapi sudah waktunya memberi. Untuk hal ini memang saya sudah melatih sejak masih SMA hingga kuliah. Tapi ya belum pernah sepenuhnya mandiri. Jadi sejak itu saya harus mandiri.

Kedua, saya memang jarang di rumah. Aktivitas saya seringkali di luar rumah. Kuliah, kerja, mengerjakan tugas, lalu pulang. Saya pernah mengalami masa pulang hanya untuk tidur, menyusun jadwal kegiatan, lalu pergi lagi keesokan harinya. Pernah juga tiga hari di rumah-tiga hari di kos teman. Tapi tetap saja, saya tidak pernah benar-benar lepas dari orang tua. Setelah tiga hari saya akan merindukan tidur di rumah. Nah ini, saya akan tinggal jauh dari orang tua, mungkin selama bertahun-tahun.

Ketiga, saya akan kehilangan beberapa tahap perkembangan keponakan-keponakan saya. Ini sangat menyedihkan lo. Saya selalu memperhatikan perkembangan keponakan-keponakan. Dari situ saya mengamati setiap perubahan sikap dan sifat mereka, termasuk efek dari sikap dan respon orang dewasa terhadap mereka.

Kalau dibilang orang dewasa belajar banyak dari anak-anak, itu bener banget. Memelihara anak-anak itu seperti memelihara hamster. Hahaha, perumpamaan yang keji banget ya? Not in all aspect, tapi ada beberapa kesamaan menurut saya. Misalnya, pertama, racikan makanan kita untuk hamster salah. Minyak ikan bagus untuk membuat bulu hamster lembut dan mengkilap. Tapi kalau kebanyakan, bulu hamster bisa rontok. Kedua, hamster punya daya penciuman yang bagus. Maka dia mengenali pemiliknya dari aroma tangan kita ketika menyentuhnya. Ketika kita jarang memegang dia, siap-siap saja digigit.

Memelihara, mendidik anak-anak juga sama. Ketika racikan kata-kata dan sikap kita salah, perilaku anak akan sejalan dengan itu. Anak terlalu dituruti akan menjadi manja, tidak pernah dituruti akan menjadi pendendam. Anak terbiasa diperdengarkan kata-kata kasar akan beradaptasi menjadi kasar. Kalau kita berbicara terlalu manja, dia akan menjadi lemah. Sama juga ketika anak jarang ditemui, dibelai, didengarkan, dia akan merasa asing dengan kita.

Wooo… meninggalkan Jakarta itu salah satu yang bikin galau ya ini. Hehe… Jadi malam itu, di dalam bus, nano-nano lah rasanya. Angkutan melaju kencang, kondisi gelap, cucuran air AC di luar tampak seperti hujan, suasana dingin, trus saya cuma melihat ke luar jendela sembari merenungkan hal-hal di atas. Syahdu kan? Hahaha…

 

Culture Shock Itu Bagaimana Rasanya?

Culture shock pertama saya terjadi ketika memasuki kawasan Jakarta Timur. Ceritanya, saya dan keluarga sudah berencana, kalau saya sampai di Jakarta, motor akan dikirim dari Jogja. Jadi saya akan beraktivitas dengan motor di ibu kota. Sampai di jalan arah Cimanggis itu, saya langsung SMS orang tua, “Bapak, kayanya nggak jadi kirim motor. Di sini orang naik motor yak-yakan. Kayanya aku nggak berani naik motor di sini. Nanti aku naik angkot aja.”

Saya tahu Jakarta itu rawan macet. Saya sudah mempersiapkan diri kalau harus menghadapi macet seperti yang sering saya lihat di gambar-gambar. Tapi saya tidak pernah membayangkan orang bermotor di Jakarta itu yak-yakan pake banget. Saya menyaksikan dari dalam bus betapa orang tidak khawatir kalau saunyuk lagi motornya srempetan. Hadeh…

Culture shock kedua adalah soal suhu udara.  Waktu itu teman saya mendapatkan tempat kos di dekat kantor. Kami cukup nyaman di sana karena induk semang cukup baik, tetangga ramah, tempat kos juga bersih. Tapi, pada akhirnya kami harus sering sekali mengeluh, “Ya Allah, Jakarta kok panas biaaangeeet ya? Kok bisa gini sih?”

Alhasil, kami jadi rajin mandi. Lalu kami akhirnya membeli kipas angin, padahal dari Jogja sudah punya prinsip untuk siap hidup sederhana. Saya waktu itu hanya ingin punya kos sederhana, yang penting bisa tidur, dan bersih. Sudah. Ndak bakal beli macem-macem. Tapi kipas angin di sini menjadi kebutuhan. Bahkan, saya bilang normal kalau orang-orang di sini mau bayar mahal untuk menyewa kamar ber-AC. Lha memang gerah bianget.

Gambaran gerahnya kamar kami waktu itu seperti ini. Kipas angin sudah menyala 24 jam, tapi suasana masih panas. Keringat kami sampai bercucuran, termasuk pada malam hari. Pernah suatu hari saya mandi jam 08.00 WIB, lalu hanya berselang beberapa menit, keringat sudah mengucur lagi. This is real ya, bukan dilebai-lebaikan.

Saking gerahnya, kami akhirnya memutuskan untuk memangkas rambut –hal yang sudah sangat lama tidak saya lakukan ketika itu.

Setelah tinggal lama, kami paham bahwa kondisi kos kami waktu itu memang di luar kewajaran. Kamar kami menghadap ke arah barat dan menggunakan kanopi hitam. So we absorb the heat, hahaha… Walaupun itu di luar kewajaran, tapi Jakarta memang relatif lebih panas daripada Jogja, tempat kelahiran saya. Nanti saya jelaskan soal ini.

Nah, another culture shock adalah soal harga. Secara saya dulunya tinggal di Jogja yang harga barang-barangnya super duper murah, lalu pindah ke Jakarta yang…you know lah. Saya masih ingat waktu itu mau beli buku tulis. Harga satu buku tulis biasa di Yogyakarta adalah Rp 1.500 hingga Rp 2.500. Di Jakarta, waktu itu, saya tidak menemukan tempat fotokopian yang menjual buku tulis (yang lazim kita temui di Jogja). Fotokopian ya hanya melayani jasa fotokopi. Kalaupun menjual alat tulis, sedikit sekali jenisnya, dan bukan buku tulis. Nah, buku tulis yang saya temui waktu itu harganya Rp 7.500. nah, tiga kali lipat!

Begitu juga makanan, minuman. Duh, pokoknya kalau memikirkan harga barang-barang penginnya nggak beli apa-apa deh. Penginnya jadi Jinny yang bisa ngilang ke Jogja, beli barang, lalu ngilang lagi balik ke Jakarta. Saya paling ingat, waktu itu kami beli makanan di sebuah warung makan Padang. Saya hanya mau beli balado telur, karena kami sudah memasak nasi di kos. Rp 10 ribu. Satu potong ikan tuna harganya Rp 30 ribu. Gilak. Sampai sekarang saya tidak tahu apakah uda-uda itu mengerjai atau memang harga di warung itu segitu. Hufh.

Culture shock yang cukup menonjol juga adalah soal arah mata angin. Orang di Jogja selalu menggunakan arah mata angin sesuai peta: utara, selatan, barat, timur. Selain itu, keberadaan Gunung Merapi di sebelah utara dan jajaran pegunungan di sebelah selatan juga dari petunjuk arah. Jadi hampir tidak mungkin bingung arah di sana.

Di Jakarta, orang terbiasa menggunakan kanan kiri. Saya sangat tidak terbiasa dengan ini, jadi butuh waktu lama untuk memahami. Akibatnya, sulit untuk membayangkan peta Jakarta di otak, sebab tidak tahu mana yang utara (di peta posisinya di atas) dan mana yang selatan. Akibatnya lagi, google map tidak bisa menjadi petunjuk buat saya. Akibat yang lain karena saya tidak tahu arah mata angin adalah saya tidak tahu kapan saya mendekati atau menjauhi suatu objek. Jadi saya bisa saja tiba-tiba tersesat begitu jauh karena merasa mengambil arah yang sudah benar.

Culture shock yang lain sebenarnya masih banyak, misalnya soal aksen dan nada suara yang berbeda, gaya bercanda dan selera humor, modernisasi yang membuat kita perlu beradaptasi dengan banyak hal (e-money, kartu krl, dan lain-lain), bencana (banjir dan kebakaran), banyak lah.

 

Sinkronisasi dan Hal-hal Menakjubkan

Hari ini, sudah hampir dua tahun saya di Jakarta. Sebenarnya sangat tidak fair membandingkan kehidupan di satu daerah dengan daerah lain. Tapi saya akui, saya memang belum sepenuhnya bisa move on dari Jogja. Saya masih sering membanding-bandingkan, kalau di Jogja begini, di sini begitu.

Jadi, sekarang saya bisa merindukan kedua-duanya. Kalau lama tidak pulang, saya rindu Jogja yang syahdu, kehidupan yang melambat, keluarganya yang hangat, ahh… Ketika pulang agak lama, saya juga merindukan Jakarta, yang serba simple, yang panas, yang tertata, yang macet, dan sebagainya.

Nah, hal apa saja yang menarik di Jakarta buat saya?

Pertama,  Jakarta itu dipenuhi oleh orang-orang perantauan. Banyak orang tidak tahu arah. Banyak orang tidak tahu tempat. Jadi, kota ini didesain untuk memudahkan orang mencari tempat-tempat itu. Di mana-mana, kita bisa menemukan plang hijau petunjuk wilayah. Jadi kalau kita belum pernah ke suatu daerah pun, petunjuk itu akan sangat membantu. Memang di daerah lain juga ada. Tapi jumlah petunjuk ini sangat banyak di Jakarta, hingga ke jalan-jalan kecil. Yang nggak ada kalau sudah masuk gang-gang kompleks atau kampung-kampung mungkin.

Sebagai contoh, ketika saya bertugas di Jakarta Barat, saya pernah ditugaskan ke Tangerang. Waktu itu saya belum tahu Tangerang sama sekali, padahal waktu sudah sangat mepet. Akhirnya, saya hanya mengandalkan plang-plang yang ada dan tanya orang, dan tara…setelah perjalanan 2,5 jam, sampailah saya ke Tangerang kota. Pokoknya untuk keperluan pekerjaan saya, plang-plang ini sangat membantu.

Nah, saya tidak bisa membaca peta di Jakarta karena kemampuan spasial saya memang kurang bagus dan saya tidak tahu arah mata angin. Setelah dua tahun bisa sih membaca secara global. Tapi kalau sudah mencari detail, saya nggak paham deh. Karena itu saya memilih tanya orang untuk membantu menemukan tempat-tempat di Jakarta.

Entah berapa ratus orang sudah pernah saya tanyai selama hampir dua tahun ini. Menakjubkannya, belum pernah ada –dan jangan pernah ada- yang memberikan informasi salah, menjerumuskan, atau mengerjai. As I said, Jakarta dipenuhi orang perantauan. Mereka umumnya terbiasa dengan orang yang tidak tahu jalan. Mereka sendiri mungkin pernah merasakan sulitnya mencari tempat ketika awal datang ke Jakarta. Jadi, mereka akan dengan senang hati membantu.

Kalau di Jogja, saya ingat sekali, unggah-ungguh penting banget. Orang kalau nanya harus turun dulu dari motor atau minimal mematikan mesin motor. Nah, di Jakarta yang serba cepat ini, orang tidak masalah ketika kita berhenti lalu bertanya tanpa mematikan motor. Bahkan mereka tidak segan mendatangi kita. Ini bermanfaat sekali buat saya, karena untuk mencari satu tempat kadang saya perlu bertanya kepada beberapa orang. Bayangkan di tengah sempitnya waktu, kita sudah butuh perjalanan lebih lama, lalu kita harus berhenti dan turun berkali-kali untuk bertanya, berapa waktu yang kita habiskan? Jadi mereka itu baik banget kaaaann….ih gemes deh, wkwkwk

Walaupun saya sempat membandingkan dengan Jogja, ini bukan berarti orang-orang di Jogja itu rempong dengan mementingkan tata krama di perjalanan lo ya. Seperti yang saya bilang, kehidupan di Jogja jauh lebih lambat. Walaupun jalanan juga macet, tapi tidak separah di Jakarta, jadi orang tidak selelah itu di perjalanan dibandingkan di ibu kota. So, kalau di Jogja ya tetap harus mengikuti tata cara di sana.

Dan, walaupun saya bilang saya sudah menanyai ratusan orang dan tidak ada yang menyesatkan, bukan berarti ini cara terbaik buat semua orang. Saya cocok dengan cara ini. Selain itu, sejak awal di Jakarta saya sudah memutuskan untuk tidak takut mati. Karena kematian sudah ditentukan jalannya. Kalau mau duduk mati, ya sudah duduk pun akan mati. Selain itu juga, saya punya beberapa tameng kalau orang mau nakal atau jahat ke saya. Intinya, saya pengin bilang di Jakarta ini masih buanyak orang baik dan tulus, dan suka membantu orang lain. Dan kita tetap harus waspada kepada yang sedikit, yang tidak baik.

Hal menakjubkan selanjutnya adalah suhu. Setelah saya pindah kos, saya menemukan bahwa suhu di Jakarta tidak separah di kos pertama saya. Memang panas, tapi tidak separah di kos itu. Kalau kita keluar siang hari tanpa perlindungan, ya kita akan gosong. Di Jogja pun sama seperti itu.  Enaknya, suhu malam di Jakarta tidak dingin. Di kota ini selimut saya hampir tidak pernah dipakai untuk tidur. Tanpa selimut saja kita bisa tidur dan tidak akan kedinginan. Saya juga bisa mandi di malam hari tanpa ‘truthuken’ (menggigil), karena suhu air relatif sama pada siang dan malam hari. Kadang saya kangen dengan udara dingin yang menyegarkan, tapi untuk dua urusan di atas, Jakarta menakjubkan.

Berikutnya, setelah lama tinggal di Jakarta, saya juga mulai terbiasa dengan harga barang-barang di sini. Soal harga memang bisa dibilang soal mindset. Kalau tinggal di Jakarta dengan mindset harga Jogja, kita akan sangat tersiksa. Karena itu, langkah awal yang saya lakukan adalah merelakan. Awalnya berat sih, tapi lama-lama bisa kok. Relakan bahwa Jakarta memang bukan Jogja, dan harga barang di sini tidak sama dengan di sana. Ukur dengan uang yang kita miliki, apa yang mampu kita beli. Barang apa yang akan kita pilih, kualitas mana yang kita butuhkan, dan sebagainya. Setelah itu, tinggal pembiasaan.

Setelah lama tinggal di Jakarta, kita juga akan tahu semakin banyak titik. Jadi kita akan tahu tempat-tempat yang murah (murah ukuran Jakarta ya), tempat-tempat yang kualitasnya bagus, dan lain-lain. Harga mahal di Jakarta diikuti dengan standar gaji yang lebih tinggi. Jadi kalau dengan gaji yang lebih tinggi kita tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan kita di Jakarta, ada dua yang musti dievaluasi menurut saya. Pertama, gaya hidup. Kedua, besaran gaji dari perusahaan. Kalau sudah ngirit-ngirit kok tetap tidak cukup ya tinggalkan saja tempat itu, karena Anda bekerja bukan untuk dirugikan kan?

Nah, sebenarnya kalau dibilang semua barang lebih mahal, menurut saya nggak juga. Untuk barang-barang tertentu lebih murah kok. Logikanya gini (semoga logika saya nggak salah), harga kosmetik di Jogja dan Jakarta umumnya sama atau perbedaanya tidak terlalu jauh. Dengan standar gaji di Jakarta yang lebih tinggi, kosmetik jadi terasa lebih murah. Begitu juga dengan sepatu, tas, dll yang harganya hampir sama.

Selanjutnya, moda transportasi dan layanan keuangan lebih lengkap. Ini udah jelas lah ya. Semua fasilitas umum, umumnya diujicoba di Jakarta. Jadi orang Jakarta ngerasain duluan. Adanya Transjakarta membuat biaya transportasi lebih murah. Kalau naik ojek (dan nggak bisa nawar seperti saya), sekali jalan bisa Rp 20-50 ribu). Kalau naik angkot dengan beberapa kali ganti, bisa Rp 12-15 ribu. Dengan adanya Transjakarta, kita hanya bayar sekali Rp 3.500. Kalau naik KRL hanya Rp 4.000. Rute-rutenya pun bisa ditelusuri.

Apalagi setelah ada ojek online, perjalanan lebih enak lagi. Misal tempat jauh dan tidak tahu tempat, tidak punya kendaraan, kita bisa menggunakan jasa ini. Tidak butuh waktu lama karena drivernya banyak. Nggak perlu terlalu parno, yang diberitakan di media itu hanya kasus beberapa pesanan dari sekian ribu atau sekian puluh ribu transaksi yang berjalan normal. Media memang harus menyampaikan, agar ada penanganan dan perbaikan. Tapi itu bukan berarti kasus itu jadi ancaman.

Kalau dibilang Jakarta seperti ibu tiri, dalam dunia kerja mungkin iya. Kita bersaing dengan banyak orang yang punya kualitas bagus di ibu kota. Tuntutan profesionalisme di sini lebih tinggi. Kasus salah-pecat, atau dianjing-anjingin banyak lah. Orang stres karena tuntutan kerja juga banyak. Orang lari ke kehidupan malam atau kehidupan bebas karena tekanan hidup juga banyak. Tapi tekanan hidup itu terjadi di mana-mana di negara berkembang ini, iya nggak sih?

Orang Jakarta menghadapi penatnya kehidupan kota yang penuh tekanan, hingga bunuh diri. Di daerah lain, orang bunuh diri karena tidak punya kerjaan atau karena kemiskinan. Kita hanya sedang menghadapi tekanan yang berbeda.

Taraf hidup yang tinggi di Jakarta membuat orang tidak sayang mengeluarkan uang untuk barang-barang haram atau gaya hidup yang sebenernya nggak terlalu urgen banget untuk mereka. Tapi, tidak sedikit juga orang yang taraf hidupnya tinggi ini nggak segan-segan untuk menyumbangkan dana ke hal-hal yang berguna, semacam anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan.

Masih banyak lagi hal-hal baik di Jakarta, tapi saya tidak ingin membuat tulisan ini lebih panjang lagi. sudah masuk halaman keenam, hehe. Yang pasti, banyak hal yang bisa dinikmati orang-orang Jakarta yang tidak bisa disentuh oleh orang-orang di daerah, bahkan di pinggiran. Tapi banyak juga kebaikan-kebaikan di daerah yang juga kita temukan di Jakarta. Dari Jakarta, semoga kita bisa menebarkan kebaikan-kebaikan ke berbagai penjuru Indonesia.

 

Menyoal yang Tidak Perlu Dipersoalkan

 

Kemarin, seorang kawan membagikan tautan. Isinya opini dari penulis perempuan yang namanya sudah tak asing lagi buat saya. Salah satu karyanya saya baca ketika SMP dan begitu mengetuk hati tentang kondisi di Palestina.

Karya itu begitu mempengaruhi persepsi saya tentang Palestina. Ternyata, di tengah sulitnya saya mengenyam pendidikan, ada yang lebih tidak beruntung. Ada yang lebih sulit nasibnya.

Buku itu dibeli oleh kakak saya. Ketika sampai ke tangan saya, bentuknya sudah tidak baru lagi. Ketika SMA, saya ingin membaca buku itu untuk ketiga kalinya, namun hilang. Saya mencoba mencari di toko buku namun tak ada.

Ada satu cerita yang berkesan sekali, walaupun sudah agak lupa (maklum sudah lebih dari 10 tahun). Kisahnya tentang seekor kucing, milik perempuan. Perempuan ini menyamar agar dia bisa masuk ke daerah yang dekat dengan tentara Israel, lalu ia meledakkan diri. (Kalau tidak salah ingat), si kucing ini sedih sekali. Endingnya, dia seperti mendapat insting untuk membawa bom dan meledakkan diri juga di tengah tentara Israel. Menarik sekali bagaimana ia menggambarkan setiap penderitaan warga Palestina dengan begitu detail.

Kemarin, saya melihat nama penulis itu dua kali. Pertama dari opini yang dimuat di koran tempat saya bekerja. Kedua, kebetulan sekali, teman saya akan meliput kajian yang pembicaranya adalah beliau. Dari situ saya tahu, penulis buku itu kini telah mengajar ilmu jurnalistik di salah satu perguruan tinggi. ia menulis opini berjudul, “Menyoal Kunjungan Wartawan ke Israel”.

Buat saya pribadi, kunjungan wartawan itu tidak perlu dipersoalkan. Saya bahkan dengan ‘selo’-nya mengomentari sebuah postingan yang memojokkan wartawan bersangkutan. Dengan semena-mena pemosting menuduh mereka adalah pengkhianat bangsa.

Tapi, menarik mengetahui alur berpikir mereka yang mempersoalkan masalah ini. Seorang netizen yang saya sebut di atas menyebut para wartawan ini pengkhianat bangsa. Seorang teman, wartawan, mengatakan kunjungan itu blunder. Mereka dianggap tidak sensitif dengan kondisi politik Indonesia dan Israel.

Ketika membaca artikel itu, ekspektasi saya melambung mengharapkan argumentasi yang cadas dari dosen ini –walaupun saya sempat bertanya dalam hati, bukankah beliau tidak pernah berprofesi sebagai jurnalis?

Saya sampai di paragraf keempat. “Tak perlu melihat agama para wartawan ini apa, kepergian mereka menerima undangan Israel saja bisa dilihat sebagai pelanggaran terhadap UUD 1945 dan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.”

Saya jadi teringat kalimat yang terlontar dari admin akun Facebook sebuah masjid kemarin. Saya menganggap perkataannya bahwa para wartawan itu adalah pengkhianat bangsa sebagai ungkapan emosional, dipenuhi sentimen agama, dan tidak punya dasar argumen yang jelas.

Namun, dari opini itu saya seperti aka nada jawaban. Tentu saja bisa dikatakan pengkhianat bangsa jika melanggar UUD 1945 dan Undang-undang. Ekspektasi saya, akan ada argumentasi yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, mengapa kunjungan wartawan ke basis Netanyahu itu melanggar UUD 1945 dan UU.

Begini penjelasan beliau di kalimat terakhir paragraf keempat, “Pasal 2 UU No. 37 ini menyebutkan dasar hubungan dan politik luar negeri adalah UUD 1945.”

Di paragraf berikutnya, ia menjelaskan, “Pembukaan UUD 1945 jelas menyatakan negara ini mengecam penjajahan dan menuntut penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, termasuk di Palestina. Wajar jika Jokowi dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan penentangan akan penjajahan Israel dan dukungan untuk kemerdekaan Palestina (Republika, [7/3/2016]).”

Ada lagi. Di paragraf selanjutnya, sang penulis menyampaikan posisinya dengan lebih gamblang. “Dengan demikian, kehadiran para wartawan itu merupakan pembangkangan terhadap dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh lagi, jika dibaca dengan kaca mata internasional, Israel adalah negara yang terbanyak melanggar hak asasi manusia.

Saya sebenarnya agak kecewa dengan cara penarikan simpulan yang dilakukan. Tapi, saya melanjutkan lagi membaca dan pada akhirnya menemukan beberapa argumentasi yang juga terkesan terlalu tergesa-gesa disimpulkan.

Satu contoh muncul dari pertanyaan di paragraf 17. “Terkait kunjungan wartawan senior media papan atas Indonesia ke Israel, saya curiga undangan Kemenlu Israel ini penuh udang di balik batu. Tidak ada free lunch di dunia, apalagi di dunia politik. Kemenlu Israel mengundang lima wartawan senior, bukan junior, tentu ada tujuannya.”

Hal menggelitik lain juga muncul dari penggunaan informasi yang bersumber dari protokol zionis. Penulis, sebagai seorang akademisi, mengatakan walaupun zionis Israel mengelak dan mengatakan protokol ini palsu. Perjalanan waktu menunjukkan target desain besar ini hadir di depan mata dan menjadi bukti protokol itu nyata.

Dua pernyataan yang juga (bagi saya) mengganggu adalah tidak ada kata Palestina ditulis dalam berita Tempo. Terakhir, ia mempertanyakan apa sikap Dewan Pers (dan Kemenkumham).

Tulisan ini sama sekali tidak berniat untuk mencari-cari kesalahan penulis. Saya, sebagai pembaca, hanya mencoba menikmati tulisan. Kenikmatan dan kenyamanan itu sedikit terganggu dengan adanya argumentasi yang menurut saya terlalu terburu-buru.

Pertama, pembahasan dalam tulisan ini mencakup dua pokok, yaitu etika jurnalistik dan pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 37 Tahun 1999 pasal 2. Untuk mengupas kedua pokok bahasan ini, pisau yang paling tepat adalah sudut pandang hukum dan jurnalistik.

Dalil yang seharusnya dipakai pun sudah jelas. Untuk mengkaji pelanggaran etika kerja jurnalistik, dasar yang paling kuat seharusnya memakai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk menguatkan argumen bahwa para wartawan itu melanggar UUD 1945, seharusnya digunakan ayat-ayat penjelas atau juncto-juncto yang menyebutkan bahwa seorang wartawan tidak boleh menemui tokoh politik dari negara yang sedang memutuskan diplomasi, atau pernyataan semacamnya.

Di dunia ilmiah, apalagi berbicara tentang hukum, kita juga tidak diperkenankan meraba-raba. Dalam membuat skripsi misalnya, suatu argumen harus didasarkan pada sumber yang valid. Oleh karena itu, saya mafhum ketika kampus saya dulu tidak memperkenankan (atau minimal sangat tidak menyarankan) perujukan pada dokumen-dokumen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, blog, atau website tidak resmi. Bahkan Wikipedia tentu tidak bisa dianggap sebagai rujukan yang valid. Lalu bagaimana seorang akademisi melandaskan argumennya pada dokumen yang tidak diakui penulisnya? Bolehkah seorang mahasiswa mengatakan, “Sebenarnya isi buku ini meragukan, saya tidak yakin siapa penulisnya, tapi menurut saya ini benar.” lalu buku itu dijadikan rujukan?

Dalam dunia jurnalistik, ada pemisahan yang jelas antara berita dan opini. Ini penting untuk membedakan kapan pendapat pribadi penulis boleh bermain dalam sebuah tulisan. Opini juga harus didasarkan pada argumentasi yang jelas. Ya itu tadi, ketika bicara tentang hukum maka yang digunakan adalah perspektif hukum. Maka sebuah tulisan akan dilihat siapa penulisnya. Ketika berbicara tentang pendidikan, apakah penulisnya mempunyai keterkaitan dengan dunia pendidikan, dsb.

Dalam dunia hukum, sebuah laporan yang ingin diproses harus mengantongi minimal dua alat bukti. Alat bukti ini tentu harus jelas, tidak bisa hanya asumsi. Jessica boleh saja terlihat memindahkan gelas sebanyak dua kali, terlihat di CCTV. Namun, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dalam kegiatan memindahkan gelas itu dia membubuhkan sianida. Maka perlu dicari bukti yang lain untuk menguatkan.

Dalam hal kunjungan wartawan ke Israel, saya tidak melihat adanya bukti yang jelas, kesalahan apa yang mereka lakukan sehingga layak dicap sebagai pengkhianat bangsa. Pasal berapa yang dilanggar, bentuk pelanggarannya seperti apa, buktinya mana? Bisakah kepala yang condong ke badan seseorang dan senyum terhampar diartikan gambaran kebanggaan atau ketertarikan, sementara sekarang banyak sekali manusia bermuka dua. Begitu banyak politikus tertawa, berpelukan, saling memuji, tapi kemudian saling menyerang. Bagaimana senyum dan kecondongan wajah bisa dipastikan sebagai ukuran yang ‘pasti benar’?

Saya sebenarnya sangat berhati-hati untuk menuliskan ini sebab ketidaktahuan saya tentang ilmu hukum. Tapi saya akan mencoba melihat ketidakberesan ‘tuduhan’ yang disampaikan dalam opini yang sedang saya bahas.

Argumentasi yang seringkali digunakan untuk menyalahkan para wartawan menemui Netanyahu adalah UU nomor 37 tahun 1999 pasal 2. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut, “Hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan GBHN.”

Jika dilihat dari penjelasnya, tidak ada satu pun penjelasan yang menyangkut tentang pelarangan wartawan ke luar negeri dalam kondisi embargo atau alasan lainnya. Bahkan, jika dilihat pada pasal 16 disebutkan kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan kewajiban tertentu dapat diberikan kepada perwakilan diplomatik atau konsuler, misi khusus (peliputan bisa masuk dalam poin ini tidak ya?), perwakilan PBB, dan organisasi internasional lainnya. Ini hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh perjanjian-perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Nah, undang-undang yang membahas tentang hak wartawan meliput jelas ada di UU Pers.

Mengaitkan pasal 2, yang menyatakan bahwa politik luar negeri didasarkan pada UUD 1945, dengan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan negara melawan segala bentuk penjajahan, bagi saya ibarat main comot. Ibaratnya, seseorang mengambil dalil bahwa asal muasal segala sesuatu itu adalah halal, lalu ia melupakan adanya aturan lain bahwa ada barang-barang yang diharamkan. Atau seseorang meyakini bahwa anjing dan babi itu haram dimakan, lalu ia melupakan adanya pengecualian-pengecualian.

Beberapa pertanyaan yang mungkin layak dipikirkan, misalnya apakah kunjungan para wartawan itu menunjukkan dukungan mereka terhadap penjajahan? Apakah dalam pertemuan tersebut ada upaya-upaya untuk mendukung penjajahan? Ini bisa dibuktikan dengan rekaman suara, video, transkrip atau sumber-sumber lain yang valid. Apakah dalam pemberitaan yang dilakukan, ada unsur-unsur yang memenuhi dukungan terhadap penjajahan? Ini bisa dilakukan dengan menganalisa pemberitaan tentang kunjungan tersebut. Jika tidak ada bukti, opini-opini tersebut tak lebih dari asumsi yang didasarkan pada sumber yang tidak valid dan analisa yang tidak pada tempatnya.

Saya tidak akan menyalahkan penulis yang mengatakan ‘tidak ada free lunch di dunia ini’. Netanyahu tentu saja memiliki tujuan mengundang para wartawan (tak hanya dari Indonesia) ke negaranya. Dari sekadar mempromosikan negara dan budayanya, meminta dukungan atas kebijakan yang ia buat, meminta dukungan dana maupun senjata, motif bisa saja bermacam-macam. Ini juga berlaku untuk para wartawan. Yakinkah penulis (dan orang-orang yang menuduh) bahwa kunjungan itu sekadar kunjungan? Tak ada agenda, tak ada informasi yang ingin dikulik?

Jawa Pos, melalui Jpnn, menelurkan tulisan berseri tentang kunjungan wartawannya ke Israel. Tulisan itu mengungkapkan kondisi warga Israel yang dirundung ketakutan. Saya percaya, dalam perang tak ada menang atau kalah. Selalu ada nyawa tak bersalah yang dikorbankan. Berita tersebut menggambarkan, tak semua warga Israel mendukung kebijakan Netanyahu. Kalau boleh memilih, mereka ingin kehidupan yang damai. Cerita-cerita semacam ini tak akan pernah terungkap jika kita hanya memandangi media-media asing dan membuat tulisan terjemahan. Cerita semacam ini juga tidak akan tampak jika para wartawan memandang perang kedua negara dari negeri Palestina saja.

Sebaliknya, pernah ada satu video di Youtube yang menggambarkan kondisi seperti ini. Seorang Yahudi Israel mencoba memberikan gambaran kepada publik di negaranya, benarkah warga Palestina membenci Israel? Pandangan ini sudah menjadi keyakinan mayoritas penduduk Israel, mereka menganggap warga Palestina sebagai pihak yang ingin merampas hak mereka menduduki Israel. Mereka diposisikan sebagai pihak yang tidak menginginkan perdamaian.

Dalam video itu, pengunggahnya memperlihatkan berbagai perspektif warga Palestina yang umumnya menginginkan perdamaian. Digambarkan pula tidak adanya kebencian dalam diri warga Palestina, sehingga mereka tidak perlu ditakuti atau diserang. Yah, dengan kata lain mungkin ia ingin berkata, asumsi-asumsi yang dibangun dalam perang itu semu semata.

Membicarakan kerja jurnalistik tak semudah ‘nyonthong’ sembarangan. Sebagai seorang yang tidak terikat etika, seseorang berhak Netanyahu membunuh ribuan warga di Palestina. Namun, dipandang dari kacamata jurnalistik, tidak bisa seinstant itu. Dalam kacamata jurnalistik, ia adalah perdana menteri dari sebuah negara yang menjalani perang tak berkesudahan dengan negara tetangganya. Ia bertanggung jawab atas kematian ribuan, bahkan jutaan, warga sipil Palestina, namun perlu argumentasi yang jelas. Tidak sekadar menghitung jumlah korban nyawa, tapi perlu dianalisa di mana letak kesalahan kebijakan yang ia buat. Diperlukan bukti yang jelas bahwa penembakan ke arah area-area sipil itu memang direncanakan olehnya.

Kalau menunjukkan bukti semudah berasumsi, tentu saja Netanyahu sudah sejak lama masuk bui. Tapi ndak masuk-masuk juga kan?

Wartawan bukan sekadar mesin untuk memenuhi keinginan pembaca. Kami tidak menulis apa yang ingin Anda baca. Kami tidak menuliskan sesuatu sesuai perspektif yang Anda inginkan. Lebih dari itu, pembaca membutuhkan bacaan yang lebih lengkap untuk mendapatkan gambaran sesungguhnya. Kita tahu ISIS melakukan berbagai kebiadaban mengatasnamakan Islam. Kalau mau berpikir instan dan cari aman, para wartawan cukup duduk di tempat dan mendengarkan penjelasan dari para pejabat negara-negara terkait. Atau, seperti yang dilakukan sebagian besar wartawan negeri ini, duduk di depan laptop dan menerjemahkan berita-berita dari laman asing.

Mengapa ada wartawan yang mau terjun langsung ke lokasi hingga disandera dan mati? Iya, karena kami bukan alat untuk memenuhi apa yang Anda ingin baca. Kami bekerja untuk memberikan informasi yang benar, yang kadang sulit diterima pembaca maupun pemberi informasi.

Saya suka berkelakar dengan teman, “Kalau kamu yang dapat undangannya, apa kamu mau datang?”

“Kalau diundang pasti datanglah,” jawab teman saya tertawa.

Tawa kami bukan karena ingin mengkhianati bangsa ini. Itu tawa, betapa konyol menolak tawaran itu. Israel, Isis, Kurdi, Boko Haram, adalah pos-pos yang banyak menjadi impian wartawan di dunia. Seperti halnya Palestina.

Di mana informasi paling berharga disimpan pada sebuah kasus narkoba? Apakah wartawan bisa memberikan informasi yang lengkap hanya dari mulut para pejabat? Apakah cukup hanya mendengar ucapan pengguna? Apakah cukup hanya sampai ke bandar? Kalau bisa, kalau mampu, kalau kondisi memungkinkan, seorang wartawan pasti ingin menelisik hingga ke jantung sindikat. Apakah ketika ia bertemu dengan kepala gembong dan bisa bercakap santai dengannya, itu bisa diartikan sebagai dukungan terhadap peredaran narkoba?

Sudah dulu, selamat malam J

 

 

Objektivitas Sumber Bacaan dan Trial by the Socmed

 

Kemudahan dalam mengakses internet saat ini menyebabkan setiap orang punya ruang untuk bersuara di sosial media. Tiap individu dapat langsung berinteraksi tanpa sekat dengan kapasitas argumentasi masing-masing. Orang-orang ini bahkan mempunyai ruang untuk saling menghakimi.

Melalui tulisan ini, saya ingin berbagi cerita sederhana yang mungkin dapat menggambarkan bagaimana penghakiman itu terjadi.

Saya adalah pengguna Facebook. Ada satu pola yang akhir-akhir ini saya amati di akun Facebook itu. Pertama, apa yang hari ini dibagikan oleh kawan-kawan saya, hari ini atau hari berikutnya akan ramai diungkap media online. Kedua, apa yang menjadi pembahasan di media online, di hari yang sama atau hari berikutnya akan muncul di berbagai postingan kawan-kawan.  Jadi, kalau kita rajin online, bisa dibilang kita dapat memprediksi apa yang akan menjadi bahan pembicaraan esok hari.

Dua hari yang lalu, salah satu akun di pertemanan saya membagikan tautan ‘berita’. Judulnya cukup bombastis, jika tidak mau disebut provokatif. “Memalukan! Wartawan Indonesia Kunjungi Israel Bertemu PM Netanyahu ‘Si Pembunuh’”. Di atas tautan tersebut, pemilik akun menambahkan komentar, “Pengkhianat bangsa Indonesia. Bangganya mereka bersanding dengan pembunuh.”

Sepintas saya tersenyum, tapi ada rasa miris yang muncul. Pertama, si pemilik akun memilih untuk menggunakan sumber dari media konservatif yang hingga kini tidak jelas akan dimintai pertanggungjawaban ke mana jika ada pemberitaan yang tidak benar. Kedua, komentar yang diberikan sangat tegas, keras, tapi sayang tidak berdasar (jangan panas dulu, saya akan memberikan penjelasannya di bawah). Ketiga, komentar itu dikeluarkan oleh admin akun masjid. Ini memang tidak mengherankan di zaman seperti sekarang, tapi bukan berarti kenyataan seperti ini perlu dianggap benar.

Pemisahan peran, atau penempatan yang sesuai, bagi saya sangat penting. Oleh karena itu, saya merasa perlu memberikan penekanan ketika seorang teman melontarkan gurauan, “Saya ini ustaz. Dari kecil mengaji, saya mondok selama enam tahun, kuliah di perguruan tinggi Islam. Jurusan yang saya ambil dapat lisensi langsung dari Cairo. Kalau saya lulus, saya akan dapat dua ijazah, salah satunya setara dengan lulusan al-Azhar. Saya biasa ngisi pengajian.”

“Cyin, kamu mau tahu pendapat saya? Saya tidak peduli. Di kantorku banyak ustaz (atau minimal ada beberapa). Tapi di kantor, kami hanya punya dua relasi: kami sama-sama karyawan perusahaan dan kami adalah teman,” jawab saya.

Hooh, setiap orang dilahirkan untuk memegang beberapa peran. Dia bisa menjadi pemilik akun pribadi, pemegang akun lembaga, ketua organisasi, pemilik yayasan, dan sebagainya. Peran ini kadang bisa dijalankan bersamaan, tapi perlu ada penerapan yang jelas. Perlu kesadaran untuk bisa memahami masing-masing peran, memisahkan, dan menempatkan diri sesuai dengan konteks situasi yang dihadapi.

Seorang pemilik akun pribadi bebas menyampaikan apapun di sosial media dengan risiko masing-masing. Namun, jika ia berperan sebagai admin akun lembaga, suaranya akan mencerminkan kelembagaan.

Kembali pada persoalan tautan ‘berita’. Saya menyebutnya dalam tanda kutip, sebab sebagian orang menganggap tulisan itu sebagai berita. Pada kenyataannya, anggapan itu hanya ilusi. Sebuah berita haruslah objektif. Unsur ini saja tidak terpenuhi.

Objektivitas memang sesuatu yang relatif. Ada yang menganggap objektivitas itu hanya ilusi, sebab setiap orang dilahirkan untuk punya stand point. Akhir-akhir ini, banyak media dianggap tidak lagi objektif sebab menunjukkan keberpihakan terhadap kalangan, kelompok, atau orang tertentu.

Snggapan ini bisa jadi benar, bisa juga hanya gambaran kegagalan orang dalam memandang kerja jurnalistik. Artinya, sebuah media bisa saja tidak objektif, sebab ia diperalat oleh banyak hal. Misalnya, ia dikekang oleh pemilik modal, ia diancam dan tidak berani melawan, ia disandera oleh pemasang iklan, dan sebagainya. Dalam lingkup yang lebih sempit, sebuah berita bisa menjadi tidak objektif sebab si penulis didikte oleh narasumber, didikte oleh perusahaan atau atasan, didikte oleh sekantung uang, dan sebagainya.

Namun, objektivitas sebuah tulisan dan media tidak menafikan bahwa ia harus memiliki sudut pandang. Seperti yang saya tuliskan sebelumnya, setiap orang dilahirkan untuk punya ide, gagasan, stand point, apapun kita mau menyebutnya. Ketika Tempo, misalnya, membela kaum LGBT, saya tidak melihat itu menyalahi prinsip objektivitas. Begitu pula ketika, sebaliknya, Republika mati-matian melawan LGBT. Keduanya akan menjadi tidak objektif apabila tidak mewadahi perspektif satu sama lain secara berimbang atau tidak mendasarkan sudut pandangnya pada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sebuah berita dikatakan objektif jika ia selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah (ingat bahwa tidak berat sebelah sangat berbeda dengan tidak punya sudut pandang), dan bebas dari prasangka pribadi. Saya sendiri merasakan, menjaga objektivitas tulisan (dan perkataan serta pemikiran) bukan hal sederhana.

Mengapa tulisan “Memalukan! Wartawan Indonesia Kunjungi Israel Bertemu PM Netanyahu ‘Si Pembunuh’” tidak bisa disebut objektif? Kita belum mengurai sampai ke isi-isinya. Dari judulnya saja, subjektivitas penulis sangat bermain di dalamnya. Kata “malu” melibatkan perasaan yang sangat subjektif. Rasa malu seseorang tidak bisa dirasakan persis oleh orang lain. Karenanya, kata itu biasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang sangat subjektif, misalnya “saya malu” atau “kami malu”.

Ketika digunakan untuk menggambarkan perasaan orang lain, kata malu hanya menjadi sebuah pertanyaan atau asumsi. Kalimat yang lazim berbunyi, “Kamu malu ya?” atau “Tidakkah kamu malu?” Artinya, si penanya tidak dapat menyatakan dengan pasti bahwa yang bersangkutan benar-benar malu. Bahkan, ketika dipaksakan menjadi sebuah pernyataan, kalimat “Kamu pasti malu.” atau “Saya tahu kamu malu.” hanya menggambarkan asumsi.

Ketidakobjektivan kedua ada pada penyebutan “Si Pembunuh”. Dalam hukum, dikenal asas praduga tak bersalah. Dalam dunia pers, dikenal istilah ‘trial by the press’. Trial by the press, atau pengadilan oleh pers, adalah praktik jurnalistik yang menyimpang, dimana jurnalis atau lembaga pers melalui tulisan atau produknya menjadi hakim.   Ini sangat berlawanan dengan prinsip asas praduga tak bersalah.

Tanpa adanya pengadilan, sebutan pembunuh menjadi sangat subjektif. Bagi kita, saya, kaum Muslim, pembela kemanusiaan, dan orang-orang Palestina, Netanyahu adalah seorang pembunuh karena ia memimpin sebuah negara untuk melakukan penyerangan terhadap negara lain yang kita anggap lebih lemah dan menimbulkan banyak sekali korban. Bagi orang Israel, Netanyahu adalah pahlawan.

Bagi seorang Muslim, seorang pejuang Palestina yang membunuh tentara Israel adalah pahlawan. Maka Muslim akan menyebutnya mati syahid. Kita meyakini orang seperti ini akan masuk surga. Bagi anak tentara Israel yang mati, ia adalah seorang pembunuh. Bagi dia, ayahnya adalah pahlawan bagi negaranya dan pembunuh itu akan masuk neraka. Nah kan?

Argumen ini mungkin akan disanggah dengan mengatakan, “Saya kan Muslim, berarti saya ada pada stand point bahwa dia adalah pembunuh. Biar saja orang Israel menganggap dia pahlawan.”

Masalahnya, seperti telah saya tuliskan di atas, sudut pandang seseorang tidak boleh dicampuradukkan dengan objektivitas. Ketika kita bicara tentang objektivitas, perlu diingat kembali dengan peran apa kita bersuara, dalam konteks apa suara itu disampaikan.

Dalam konteks menuliskan sebuah berita, menyatakan seseorang sebagai pembunuh artinya ada keputusan hukum yang menyatakan ia telah membunuh. Pembunuhan sebagai tindak pidana, harus disertai bukti dan proses yang jelas. Orang yang jelas-jelas membunuh saja tidak serta merta bisa disebut pembunuh (dalam berita). Ia harus melalui serangkaian proses dengan sejumlah sebutan, mulai dari terduga, tersangka, hingga terdakwa. Terkait tanggung jawab Netanyahu, kita juga tidak bisa menggunakan kacamata hukum Indonesia, tapi hukum internasional. Kejahatan perang. Kalau mau menyebut dia sebagai pembunuh dengan cara yang objektif, dalam sebuah berita, maka bawalah ia ke mata hukum internasional, buatlah ia terbukti melakukan kejahatan perang sampai divonis.

Tapi Neng, tulisan itu kan bukan berita, tapi ‘berita’? Dyar! Argumentasi putus. Ok siap, saya salah.

Lanjut. Ini masih hanya membahas tentang judul. Belum ke isi-isinya. Isi dan isunya akan saya bahas pada tulisan tersendiri. Yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini, ada kecenderungan untuk melakukan penghakiman yang didasari penarikan simpulan instan. Ini terjadi akibat kuatnya subjektivitas (dan sentimen), disebabkan kecenderungan memercayai media yang juga melakukan hal serupa.

Media ini tidak memproses fakta dengan benar, sehingga memunculkan asumsi. Ada banyak hal yang dibiarkan kosong dan tidak terjawab. Banyak ruang untuk menelurkan asumsi-asumsi baru. Entah karena malas, tidak punya kapasitas, tidak punya akses untuk menelaah lebih lanjut, atau karena alasan lain, asumsi ini ditarik begitu saja menjadi sebuah simpulan. Ini menyebabkan pernyataan yang keluar menjadi tidak lengkap dan mengandung banyak cacat. Tak heran, dari sebuah berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, seseorang bisa mengadili orang lain sebagai pengkhianat.

Ok, sudah jam 03.15 WIB. Di tulisan selanjutnya, saya akan membahas tentang cacat dalam penulisan ‘berita’ di atas, tentang pernyataan “mengkhianati bangsa” yang menunjukkan kegagalan penulisnya memahami kinerja jurnalistik, ada pula pembahasan tentang simpulan instan lainnya. Saya tutup lapak dulu sementara.

Memandang LGBT dari Dua Sisi Kepingan

Banyak perkara yang dulunya tidak masalah sekarang menjadi masalah. Salah satunya LGBT. Saya masih ingat, di surau ketika itu kami membahas tentang shalat. Siapa yang berhak menjadi imam dalam shalat?

Guru TPQ saya menjelaskan, laki-laki menjadi imam bagi perempuan, sementara perempuan menjadi imam bagi sesama perempuan dan anak yang belum baligh. Kalau tidak salah ingat Mas Imam, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga itu, menjelaskan waria boleh menjadi imam shalat bagi perempuan (apabila telah berganti kelamin menjadi perempuan).

Saya yang waktu itu masih kelas empat SD berpikir, “Oh berarti waria sudah ada dari dulu dan diakui keberadaannya dalam Islam ya?”

Hingga remaja saya masih meyakini hukum itu. Mungkin sampai sekarang, walau mulai agak ragu. Hukum itu mungkin berlaku karena pada dasarnya waria itu laki-laki, maka ketika seluruh jamaah perempuan, dia dianggap lebih laki-laki. Tapi kalau jamaahnya laki-laki, ada yang dianggap lebih tulen kelelakiannya. Wkwk.. Tapi, bukankah mengubah sesuatu yang sudah kodrat dari sananya adalah sesuatu yang dilarang? Mencukur alis dan mengikir gigi saja dilarang. Lha ini mengubah kelamin yang menjadi modal untuk berkembang biak.

Saya masih ingat kata guru saya ketika itu, “Sebenarnya nggak boleh melakukan operasi kelamin. Tapi kalau sudah terjadi, ya hukumnya begitu? Ketika shalat dia tetap dianggap laki-laki.”

Saya tidak mengerti perkara ini lah. Biar nanti kita buka-buka lagi buku dan bertanya-tanya lagi pada yang lebih memahami. Monggo.

Satu hal yang saya sukai dari Islam yang diajarkan di surau-surau ketika itu adalah, Islam itu mudah, Islam itu indah, Islam itu damai. Bayangkan, seorang ibu yang tidak mau sembahyang saja, bahkan yang bukan Muslim, wajib diperlakukan dengan baik. Dengan tetangga yang nonmuslim saja kita wajib menjaga hubungan baik. Dengan rekan bisnis yang nonmuslim saja, kita wajib bersikap jujur dan adil. Padahal mereka ini sudah jelas-jelas tidak mengakui Islam sebagai agama yang benar. Lalu bagaimana pula kita harus bersikap kepada orang-orang yang masih mengakui Islam sebagai agama yang benar, tapi dia belum menjalankan Islam dengan baik?

Tapi saya memang rasanya harus belajar kembali dari nol. Saya bergidik membaca komentar-komentar di sosial media. Mereka, para komentator, membenci, mencaci, melaknat kaum LGBT seakan bukan manusia. Beberapa kalimat yang umum saya baca, misalnya LGBT itu menjijikkan, LGBT itu lebih buruk dari binatang, hukuman bagi LGBT adalah dibakar, digantung, atau dilempar dari ketinggian.

Saya tidak yakin mereka yang ramai berkotek di media sosial itu adalah orang-orang yang benar-benar paham agama. Duh kalau saya bicara seperti ini nanti dibilang saya mendaku diri sebagai orang yang paham agama. Terserahlah, bukan maksud saya begitu. Selain tidak meyakini kapasitas pengetahuan agama mereka, saya juga tidak yakin mereka jauh lebih banyak ketimbang yang ‘tidak seseram itu’. Kalau kata Pak Haidar, mereka itu sedikit, suaranya aja yang lebih lantang.

Saya kemarin berbincang dengan dua orang teman. Teman saya yang pertama bilang, “Ya gimana, LGBT itu udah tahu salah. Tapi bukannya datang ke psikolog atau ke ustaz, malah datangnya ke kelompok yang begitu-begitu. Jadinya mereka kaya menganggap diri benar gitu lo, Han. Trus mereka bangga.”

“Ibaratnya gini, kamu tuh nyuri, trus kamu bukannya tobat malah kumpul ama para pencuri. Harusnya kan kamu tobat,” tambah dia.

Saya tidak menampik, ada lembaga-lembaga yang mengadvokasi kaum LGBT yang justru mencetak LGBT baru. Saya juga sudah bertahun-tahun risih dengan remaja-remaja yang makin ke sini makin gemulai. Mereka terekspos di TV-TV dan jumlahnya semakin banyak. Saya rela dibully kanan-kiri untuk tulisan ini deh karena saya menyinggung kedua kelompok baik yang mendukung LGBT maupun yang tidak. Tapi itu pendapat saya.

Tapi, perkara seksual tidak sama dengan perkara mencuri. Mencuri (kecuali klepto), seringkali karena unsur kepepet atau memang maruk, tidak punya rasa bersyukur, selalu merasa kurang, dll. Tapi LGBT adalah masalah psikis, hormonal, semacam itu. Bandingannya, seharusnya, dengan klepto tadi.

Mengapa kaum LGBT, pada akhirnya berlari ke komunitas yang mendukung pengakuan mereka? All people know lah ya, karena di sana mereka diterima. Mereka diajak memahami ‘kelainan’ yang ada pada diri mereka. Mereka diajak memperjuangkan hidup mereka (menakutkan nggak sih menjadi ‘berbeda’ di tengah masyarakat itu?), disupport untuk lebih percaya diri, untuk tidak minder, untuk punya harapan hidup, dll. Bahkan, mereka diperjuangkan haknya sebagai warga negara.

Itu satu semangat yang awalnya dibawa oleh support grup LGBT. Bisa dibayangkan, seorang waria tidak diterima secara agama. Walau mereka meyakini Tuhan, mereka seakan tidak bisa merengkuh karena dalam kepercayaan agama seakan tidak ada tempat bagi waria. Dia tidak diterima secara gender mainstream yang hanya mengakui dua jenis kelamin. Dia tidak punya banyak pilihan dalam bekerja. Lalu ketika mati, mereka kadang tidak diterima oleh sebagian orang yang mendaku tanah makam hanya untuk orang ‘normal’.

Sementara, di tempat-tempat yang seharusnya mereka disadarkan dan dinaungi, katakanlah di ruang-ruang agama, mereka sudah mendapatkan gambaran mengerikan. Dibakar, digantung, dilempar dari ketinggian, dll.

Sungguh cara berpikir yang agak tidak masuk akal jika seorang LGBT dipaksa kembali pada fitrah mereka sebagai laki-laki dan perempuan, dan menjadi heteroseksual, tapi mereka tidak diberi tahu cara kembali. Mereka tidak dibiarkan menguraikan permasalahan yang mereka alami. Perasaan mereka tidak dipahami. Kegalauan mereka tidak didengarkan. Keputusasaan mereka tidak diobati.

Secara alami saja, ketika ada dua kubu: yang satu melaknat, menganggap binatang, lalu yang lain memperjuangkan hak-hakmu, yang mana akan kamu pilih? Yang kedua kan? Jadi aneh kalau kita mempertanyakan kenapa mereka justru datang ke kelompok itu. we know exactly the answer.

Teman saya yang satu lagi punya pandangan yang lebih riil. “Mungkin karena pemikiran itu juga, aku sama teman-temanku akhirnya bikin komunitas untuk mensupport mereka. Tapi di sini mereka tidak diajak untuk menerima kondisi mereka. Mereka didengarkan, ditemani, dan didukung untuk kembali ‘normal’.”

Kalau saya ditanya bagaimana saya memandang LGBT, mungkin saya bukan yang bisa dibanggakan baik dari kalangan yang ‘agamis’ maupun yang ‘ham-is’ (duh aku kok jadi bikin dikotomi kaya gini). Saya masih berstandar ganda. Tergantung dari mana kita memandang LGBT. Jika dipandang dari hukum agama, LGBT (setahu saya) tidak punya tempat, dalam arti menyalahi kodrat. Menyalahi kondisi umum sosial masyarakat juga. Ini pasti juga dipahami oleh LGBT sendiri.

Tapi, secara kemanusiaan, mereka adalah makhluk Tuhan yang berhak hidup. Dia warga negara yang hak-haknya sama dengan kita. Maka dia berhak diperlakukan dengan baik dan mendapat hak sebagai warga negara.

Dan agama dengan kemanusiaan seharusnya tidak bertentangan. Kekeuh dalam memegang prinsip agama seharusnya tidak membuat kita abai secara sosial kemanusiaan.

Kalau Tuhan menghidupkan, mengapa kita bernafsu mematikan? Bukankah kita disarankan untuk berserah pada Tuhan? Bukankah hidup kita adalah anugrah? Bukankah semua yang kita miliki termasuk nyawa adalah pemberian Tuhan dan konon hanya titipan semata? Kita yang normal dan mereka yang LGBT sama-sama titipan. Jika miskin dan kaya sama-sama bisa menjadi ibadah, seharusnya LGBT dan non-LGBT bisa juga menjadi ladang ibadah. Yang dianggap normal beribadah dengan tetap menghormati dan membantu mereka (entah untuk mendapatkan hak dasar mereka atau untuk menjadi normal), yang LGBT juga punya ladang ibadah dengan menjalani sulitnya hidup ‘tidak normal’ dan sulitnya berjuang menjadi normal.

Salah satu hal sederhana (nggak sederhana ding) adalah mengubah persepsi negatif menjadi positif. Apakah dari menolak menjadi menerima? Atau dari yang awalnya dianggap kelainan lalu dianggap normal? Nggak, saya tidak sedang berbicara tentang itu. Satu contoh, dalam pembicaraan atau di tulisan, ayolah, mereka sudah tahu LGBT itu dosa (duh, kok berat nyebut ini karena menilai dosa atau tidak itu hak Tuhan). Ketimbang melaknat dan menutup segala ruang untuk mereka, kenapa tidak kita bukakan ruang yang lebar untuk mengajak mereka ke tempat yang menurut kita (atau kalian) benar. Kalau kalian berpikir seharusnya mereka menjadi normal, dan itu bukan mustahil, berikanlah sebanyak-banyaknya contoh siapa saja LGBT yang bisa kembali normal. Jika kalian bilang Muslim terbuka untuk membantu mereka kembali pada fitrahnya, sebutkanlah sebanyak-banyak komunitas dan sebanyak-banyak ulama yang bisa mewujudkan impian itu. Sampai mereka nggak bisa bilang bahwa LGBT nggak bisa sembuh. Sampai mereka bisa merasakan bahwa komunitas dan ulama Muslim adalah tempat konsultasi terbaik bagi mereka.

Melihat LGBT saya merasa perlu bersyukur saya tidak terlahir dalam kondisi seperti mereka. Saya tidak perlu merasakan pahitnya menjadi ‘berbeda’. Kita hanya orang-orang yang beruntung karena terlahir dalam kondisi mainstream sehingga tidak dikecam, dihina, dicemooh, dibully, disakiti.

Akhirnya saya hanya mampu mengingat kembali, apa yang membuat Rasulullah berhasil mengislamkan banyak pemimpin kaum nonmuslim? Konon katanya, akhlak. Bagaimana kita bisa mengajak mereka ‘kembali’ jika nafsu kita merasa jijik terhadap mereka. Bagaimana kita akan dapat merengkuh mereka jika tidak ada ruang di hati kita bagi mereka.

Saya seringkali miris jika di sela makan seorang waria datang, lalu beberapa teman laki-laki lari terbirit-birit. Oke, mereka takut dicolek atau dilecehkan. Atau ketika teman perempuan takut jika waria itu tiba-tiba mengamuk. Saya miris membayangkan, bagaimana jika saya dijijiki, ditakuti oleh orang lain? Then, saya cuma bilang. Kesulitan yang mereka hadapi untuk bertahan di tengah komunitas ini sudah cukup besar. Jika kita tidak mampu membantu mereka, tidak perlu kita menambah beban mereka.

 

Jakarta 07 Februari 2016

Kemana Larinya Produk Jurnalisme Islami?

Saya masih ingat, beberapa tahun lalu, pelatihan-pelatihan jurnalisme Islami sempat marak di kampus. Saya sendiri kurang memahami mengapa ada dikotomi Islami dan tidak Islami dalam jurnalisme. Padahal, jika dijalankan dengan benar, prinsip-prinsip dasar jurnalisme tak seluruhnya lepas dari nilai-nilai Islam.

Saya pernah mengikuti beberapa pelatihan jurnalisme yang katanya Islami itu. Berkaca dari apa yang disampaikan dalam pelatihan tersebut, jurnalisme Islami dianggap sebagai bentuk pewartaan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah keislaman. Sebagai contoh, dalam media-media “Islami” (untuk merujuk produk yang dihasilkan oleh jurnalisme Islami) kita tidak akan menemukan satupun gambar wanita telanjang. Bahkan wanita berpakaian sopan namun tidak berjilbab pun akan sangat jarang atau mungkin tidak akan pernah ditemukan. Produk-produk jurnalisme Islami dibanjiri dengan beragam hadis dan ayat Alquran, cerita Nabi, para sahabat, dan tokoh-tokoh muslim.

Kehadiran jurnalisme Islami juga dimotori oleh sebagian pihak yang merasa adanya ketidakberimbangan pemberitaan dari media-media mainstream yang dianggap terlalu berkiblat pada Barat. Dalam kasus Palestina misalnya, banyak media Barat cenderung menunjukkan keberpihakan kepada Israel, sementara kaum Muslim tentu saja akan berpihak pada Palestina. Walau kini keberpihakan bangsa Barat kepada Palestina semakin tampak atas dasar kemanusiaan, ini tak menyurutkan semangat ‘barisan pendakwah’ untuk membangun jurnalisme Islami.

Dengan gagasan ini, kita boleh berharap dalam lima hingga sepuluh tahun kemudian, artinya saat ini, bermunculan media-media Islam yang menyejukkan. Akan ada media-media yang mengajak orang melakukan kebaikan, menyerukan kegiatan positif umat Islam, menghapus stigma-stigma negatif yang berkembang, dan sebagainya.

Sayangnya, makna Islami ini nampaknya belum meresap hingga ke akar pemikiran. Pelaku-pelaku jurnalisme Islami masih dibingungkan oleh dikotomi Islami dan tidak Islami. Pertanyaan yang muncul masih seputar boleh tidaknya memasang foto dan kartun atau cukup menggunakan ornamen, atau yang sejenisnya. Jurnalisme Islami masih sekadar mengabarkan kegiatan-kegiatan lembaga dakwah dan menyampaikan cerita-cerita tokoh Islam, sementara jurnalisme umum (jika memang perlu ada dikotomi) sudah beranjak pada berbagai wacana.

Ide memunculkan gagasan jurnalisme Islami juga belum diikuti dengan pencetakan generasi pendakwah yang total terjun dalam dunia jurnalistik. Para tokoh yang akhirnya terjun ke dunia jurnalisme Islami kampus ketika itu umumnya adalah aktivis dakwah secara umum yang menjadi bagian dari divisi media. Mereka ‘nyambi’ dengan berbagai tugas dan mempelajari dunia media hanya sebagai passion atau hobby. Mereka lebih cocok disebut penulis ketimbang jurnalis yang memahami dan memegang kode etik.

Tak berniat membandingkan, tapi ini mungkin menjadi sebuah gambaran perlunya dedikasi dalam menekuni dunia jurnalistik. Saya masih ingat, suatu hari seorang jurnalis kampus kami mengadakan janji temu dengan seorang wakil dekan. Di sela kuliah yang padat, ia menunggu sang wakil dekan tepat di depan ruangan kantornya. Kami sedang menelisik pembangunan fasilitas kampus yang dirasa kurang representatif.

Perempuan yang ditunggu asik mengobrol di telpon dan tampak menyibukkan diri. Ada dilema antara tetap menunggu atau mengerjakan shalat terlebih dahulu. Beruntung, satu mata kuliah kosong. Personil kami mendapat bala bantuan sehingga ia dapat beribadah. Hingga ibadah selesai, sang wakil dekan belum juga nampak keluar dari ruangan. Padahal, di tengah menunggu itu, tepat ketika hendak beribadah, si jurnalis kehilangan perangkat selularnya. Dedikasi sebagai jurnalis kampus yang total memaksa dia menekan kegalauan akibat di perangkat itu ada pulsa amanah dari organisasi senilai beberapa ratus ribu rupiah. Ia tak beranjak hingga si ibu keluar dan mengatakan tak dapat melayani wawancara, menepati janji wawancara, sebab sudah terlambat mengikuti rapat. Barulah, ketika si ibu ngacir, teman kami berusaha mencari kembali perangkat tersebut.

Di lain waktu, salah seorang personil kami pernah membuat janji wawancara dengan salah satu jurnalis lembaga dakwah kampus. Dia diminta menjadi salah satu narasumber. Seusai kuliah, dia sudah menunggu di tempat yang dijanjikan 30 menit lebih awal. Katanya menunggu itu lebih baik daripada ditunggu yak an? Hingga waktu janjian berlalu, sang jurnalis tak jua datang dengan alasan shalat terlebih dahulu. Personil kami masih menunggu hingga satu jam berlalu.

Dia akhirnya memutuskan pulang setelah menunggu sekitar 1,5 jam. Di tengah perjalanan, tiba-tiba si jurnalis kembali menghubungi dia. Dia akhirnya berhenti di tengah perjalanan, masuk ke sebuah toko buku, dan meminta si jurnalis menemuinya di situ.

Personil kami kembali menunggu. Setelah 1,5 jam berikutnya (jadi total sekitar 3 jam), si jurnalis akhirnya mengatakan tidak jadi melakukan wawancara dengan alasan yang sangat tidak masuk akal bagi seorang jurnalis kampus, yaitu: mengerjakan projek katering.

Cerita di atas bukan pembandingan antara jurnalis umum dan jurnalis ‘Islami’. Ini hanya penggambaran bagaimana dua orang yang sama-sama bergerak di bidang jurnalistik, namun diproses secara berbeda menghasilkan perbedaan yang sangat signifikan. Dedikasi, semangat mendapatkan informasi, disertai etika jurnalistik yang baik inilah yang tidak ditemukan dari kader-kader jurnalis ‘Islami’ yang saya temui ketika itu.

Jurnalisme Islami masih menjadi sempilan di antara agenda-agenda dakwah yang menumpuk. Ia belum diperhitungkan sebagai salah satu bagian vital yang harus digarap secara serius.

Penambahan huruf –i pada kata Islam menunjukkan suatu sifat yang sesuai dengan ajaran agama tersebut. Maka, jurnalisme Islami hendaknya bermakna jurnalisme yang secara prinsip sesuai dengan ajaran Islam. Jurnalisme Islami hendaknya jujur, berkata benar, memihak yang benar, mengutamakan klarifikasi (tabayun), tidak menuduh, tidak menghasut, disertai niat dan tata cara yang baik, dan sebagainya. Inilah yang seharusnya tampak dari media-media Islam saat ini sebagai buah gagasan jurnalisme Islami bertahun-tahun yang lalu.

Sayangnya, dapat kita lihat di masa ini agama menjadi satu alat propaganda yang empuk. Budaya menuduh, menghasut, dan bergosip tumbuh subur di media-media yang mengatasnamakan Islam. Dalam jurnalisme (umum), haram hukumnya menyebut seorang terduga sebagai tersangka, apalagi terdakwa. Ada kode etik yang mengikat, yang bisa menyebabkan seorang jurnalis masuk penjara hanya karena salah dalam menyebut atau lupa menyertakan kata ‘diduga’.

Namun, banyak media bernafaskan (atau mengatasnamakan) Islam justru dengan mudah mencampuradukkan dugaan dengan dakwaan, mencampurkan isu atau gossip dan asumsi dengan fakta. Banyak media berkonten ‘Islam’ juga tak mampu membedakan mana berita mana opini. Ada pula kasus di mana pernyataan seorang tokoh hanya diambil secuplik dengan lead yang sudah sangat berbeda dengan apa yang dimaksudkan narasumber. Ini ditambah lagi dengan pernyataan dari tokoh lain yang seakan sengaja asal ditempelkan begitu saja.

Tidak jelas diketahui apa motif dibalik pengembangan media-media seperti ini. Namun, anehnya, media-media ini menjadi favorit dan seringkali dijadikan acuan di tengah surutnya kepercayaan terhadap media mainstream. Padahal, media membawa tanggung jawab edukasi bagi mereka yang membacanya. Dengan edukasi dari media-media seperti ini, tak aneh jika masyarakat Islam yang berkembang di kemudian hari menjadi mudah panas, mudah terprovokasi, seringkali lupa tabayyun, seringkali percaya bahkan andil dalam menyebarkan hoax, dan sejenisnya.

Media-media mainstream (dengan prinsip jurnalisme umum) tak luput dari kesalahan. Namun, media Islami telah sampai pada suatu tahap untuk berbenah diri. Peran media hendaknya tak hanya dipandang sebagai fungsi sempilan semata. Ia ibarat pisau yang dapat memotong dengan rapi, membunuh dengan keji, bahkan menggores tangan sendiri. Jurnalisme Islami, jika memang perlu dikembangkan, hendaknya lebih baik daripada jurnalisme yang telah berkembang secara umum. Ia hendaknya membersihkan cacat-cacat yang menyebabkan media mainstream kehilangan kepercayaan padanya. Ia semestinya lebih mencerahkan. Dan, ia tak lepas dari kode etik yang berfungsi menjaga perilaku dan melindungi jurnalis serta mewadahi kebutuhan pembaca akan muatan yang mencerahkan.

Jurnalistik tak cukup dipelajari sepintas lalu. Idealisme-idealisme dalam jurnalistik tak cukup ditanamkan sekali dua kali hunusan. Pengembangan media Islam hendaknya digarap dengan lebih serius dengan mencetak orang-orang yang memang berdedikasi dalam bidang jurnalisme Islam. Jika ini telah diterapkan, boleh kita bersabar sebentar dan memundurkan target untuk mendapatkan media-media Islam yang mencerahkan pada 10 atau 20 tahun mendatang.

Jakarta 07 Februari 2016